Di sebuah malam yang seharusnya biasa di kampus, layar putih baru saja menyala beberapa menit ketika langkah-langkah tergesa mulai mendekat. Mahasiswa yang duduk lesehan masih memegang kopi plastik dan rokok yang belum habis dihisap. Sebagian baru membuka catatan untuk diskusi setelah film selesai diputar. Namun suasana berubah mendadak ketika sejumlah pihak kampus dan aparat menghentikan pemutaran dokumenter berjudul Pesta Babi. Belum genap cerita itu berjalan, layar dimatikan. Proyektor dicabut. Suara dipotong. Diskusi dibungkam sebelum sempat dimulai. (Kr Jogja - Paling Mengerti Jogja)
Ironisnya, tindakan pembubaran itu justru membuat nama film tersebut meledak di media sosial. Sesuatu yang awalnya hanya beredar di komunitas aktivis, mahasiswa, dan jaringan pemutaran independen mendadak berubah menjadi simbol baru tentang ketakutan negara terhadap suara-suara yang dianggap terlalu keras untuk didengar publik. Di Indonesia, sejarah menunjukkan satu pola lama yang terus berulang: semakin sesuatu ditekan, semakin besar rasa ingin tahu masyarakat. Dan “Pesta Babi” kini berdiri di tengah pola itu, menjadi magnet kontroversi nasional.
Film ini bukan dokumenter biasa. Ia bukan film dengan kamera indah tentang alam Papua atau parade budaya eksotis untuk konsumsi festival luar negeri. Film ini masuk jauh ke jantung luka Papua Selatan, terutama wilayah Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Kamera dokumenter menyorot bagaimana proyek-proyek besar atas nama pembangunan, ketahanan pangan, dan investasi perlahan menggerus tanah adat masyarakat Marind, Awyu, Yei, hingga Muyu. Hutan yang selama puluhan tahun menjadi ruang hidup masyarakat dibuka untuk perkebunan tebu, sawit, dan proyek food estate skala raksasa. (Pikiran Rakyat)
Yang membuat film ini begitu sensitif bukan hanya isi narasinya, melainkan cara ia menyusun realitas. “Pesta Babi” tidak berbicara dengan nada netral ala laporan birokrasi. Film ini menyusun potongan-potongan kesaksian masyarakat adat, bentang hutan yang rusak, jejak perusahaan besar, hingga dugaan keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek-proyek investasi. Semua disusun dalam atmosfer yang gelap, muram, dan emosional. Kata “kolonialisme modern” menjadi tuduhan paling keras yang berulang dalam film tersebut. Bagi sebagian pihak, itu dianggap kritik sah terhadap pembangunan. Bagi pihak lain, itu dianggap ancaman terhadap stabilitas politik dan citra negara. (Tegas)
Di Papua Selatan, babi bukan sekadar hewan ternak. Dalam banyak tradisi masyarakat adat Papua, babi memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat besar. Ia hadir dalam pesta adat, simbol perdamaian, simbol kehormatan, bahkan bagian dari struktur relasi sosial. Namun dalam film ini, istilah “Pesta Babi” terasa seperti metafora yang jauh lebih gelap. Ada kesan tentang pesta besar para pemodal dan elite atas tanah Papua, sementara masyarakat adat hanya menjadi penonton yang dipaksa kehilangan ruang hidupnya perlahan-lahan.
Lalu datanglah momen yang membuat film ini viral secara nasional: pembubaran pemutaran film di berbagai daerah. Di Universitas Mataram, pemutaran dihentikan pihak kampus dengan alasan menjaga kondusivitas dan karena isi film dianggap mendiskreditkan pemerintah. Mahasiswa yang marah menyebut tindakan itu sebagai bentuk anti-demokrasi dan pembungkaman ruang akademik. (suara.com) Di Ternate, laporan lain menyebut adanya keterlibatan aparat keamanan dalam pembubaran agenda nobar. (Pikiran Rakyat)
Di sinilah pertanyaan besar mulai muncul: mengapa sebuah film dokumenter harus ditakuti sedemikian rupa?
Dokumenter pada dasarnya hanyalah rekaman realitas versi pembuatnya. Ia bisa diperdebatkan, dikritik, bahkan dibantah. Namun ketika negara atau aparat mulai masuk untuk menghentikan pemutarannya, muncul kesan bahwa ada sesuatu yang terlalu sensitif untuk dipertontonkan. Efeknya justru berbahaya bagi citra kekuasaan sendiri. Publik mulai bertanya-tanya: apakah isi film itu benar? Apakah ada fakta yang sedang ditutupi? Mengapa diskusi mahasiswa dianggap ancaman?
Fenomena ini dikenal sebagai “Streisand Effect”, ketika upaya membungkam informasi justru memperbesar penyebarannya. Dan itulah yang terjadi pada “Pesta Babi”. Banyak orang yang awalnya tidak tahu film itu, mendadak mencarinya setelah mendengar kabar pembubaran. Di media sosial dan forum internet, diskusi berkembang liar. Sebagian memuji keberanian film tersebut. Sebagian menuduhnya propaganda. Sebagian lagi hanya penasaran karena merasa ada sesuatu yang “terlarang”. (Reddit)
Yang paling menarik justru bukan filmnya sendiri, melainkan ketegangan psikologis yang muncul di ruang publik Indonesia hari ini. Ada rasa takut yang samar tetapi nyata. Ketika mahasiswa hendak menonton dokumenter saja harus khawatir didatangi aparat, masyarakat mulai membaca pesan tidak tertulis: beberapa topik memang boleh dibahas, tetapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu terbuka.
Papua sejak lama memang menjadi wilayah dengan sensitivitas politik tinggi. Setiap narasi tentang eksploitasi sumber daya, militerisasi, atau ketimpangan pembangunan hampir selalu bersinggungan dengan isu separatisme dan keamanan nasional. Pemerintah di satu sisi ingin menunjukkan pembangunan besar-besaran di Papua sebagai simbol kemajuan dan integrasi nasional. Namun di sisi lain, suara masyarakat adat yang merasa tersingkir terus muncul melalui laporan aktivis, jurnalis independen, dan dokumenter seperti “Pesta Babi”.
Film ini seakan memperlihatkan dua Indonesia yang berbeda. Indonesia pertama adalah Indonesia dalam pidato resmi: pembangunan, investasi, ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemajuan ekonomi nasional. Indonesia kedua adalah Indonesia dalam kesaksian masyarakat adat: tanah hilang, hutan rusak, identitas perlahan terkikis, dan rasa takut menghadapi kekuatan besar yang tak mampu mereka lawan.
Keduanya bertabrakan di layar dokumenter itu.
Dan ketika layar itu dimatikan secara paksa, publik justru melihat simbol yang lebih besar daripada filmnya sendiri. Pembubaran itu terasa seperti metafora tentang bagaimana suara-suara pinggiran sering kali dihentikan sebelum selesai bicara.
Nama Dandhy Laksono sendiri juga bukan sosok baru dalam kontroversi. Ia dikenal lewat berbagai film dokumenter investigatif yang sering menabrak kepentingan politik dan ekonomi besar. Dari isu tambang batu bara hingga kritik terhadap pemilu, karya-karyanya selalu mengundang perdebatan keras. Karena itu, banyak pihak melihat “Pesta Babi” bukan sekadar film, melainkan bagian dari tradisi dokumenter perlawanan di Indonesia modern.
Namun ada sisi lain yang juga perlu diakui. Dokumenter bukan kitab suci. Ia tetap memiliki sudut pandang. Ia memilih adegan tertentu dan meninggalkan adegan lain. Ia membangun emosi penonton melalui editing, musik, dan narasi. Karena itu, kritik terhadap isi film tentu sah dilakukan. Tetapi kritik berbeda dengan pembungkaman. Dalam ruang demokrasi, jawaban terhadap film seharusnya adalah diskusi terbuka, bukan pemutusan listrik proyektor.
Hari ini, “Pesta Babi” mungkin hanya sebuah film dokumenter independen dengan distribusi terbatas. Tetapi gaungnya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia menjadi cermin tentang kondisi kebebasan berekspresi, ketakutan terhadap diskusi kritis, dan relasi rumit antara negara, aparat, kampus, serta masyarakat sipil di Indonesia.
Di luar semua kontroversi itu, ada satu ironi yang sulit diabaikan. Film ini mungkin tidak akan seviral sekarang jika pemutarannya dibiarkan berjalan biasa. Tidak ada yang lebih ampuh membuat publik penasaran selain larangan. Ketika layar dimatikan, rasa ingin tahu justru menyala lebih besar.
Dan mungkin itulah yang paling ditakuti: bukan filmnya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah orang menontonnya. (Kr Jogja - Paling Mengerti Jogja)