Fakta yang Membuat Banyak Orang Terkejut Soal Rumah Subsidi di Indonesia. Ketika banyak orang menganggap gaji Rp8 juta per bulan sudah masuk kategori kelas menengah, pemerintah justru memasukkannya ke dalam kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Apakah Indonesia sedang mengalami paradoks ekonomi? Atau memang biaya hidup dan harga rumah sudah melesat jauh meninggalkan kemampuan masyarakat?
Saat Angka Rp8 Juta Tidak Lagi Terlihat Besar
Beberapa tahun lalu, memiliki penghasilan Rp8 juta per bulan dianggap sebagai pencapaian yang cukup baik bagi sebagian besar pekerja Indonesia. Dengan nominal tersebut, seseorang biasanya sudah berada di atas rata-rata upah minimum di banyak daerah.
Namun, publik dibuat terkejut ketika pemerintah memperluas definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program rumah subsidi. Dalam sejumlah kebijakan terbaru, masyarakat dengan penghasilan hingga Rp8 juta bahkan lebih di beberapa wilayah masih dapat masuk kategori penerima fasilitas rumah subsidi.
Pertanyaannya sederhana:
Jika Rp8 juta masih dianggap “berpenghasilan rendah”, sebenarnya seberapa mahal biaya hidup dan harga rumah di Indonesia saat ini?
Ketika Rumah Menjadi Barang Mewah
Masalah terbesar yang dihadapi generasi produktif Indonesia bukan lagi sekadar mencari pekerjaan.
Masalahnya adalah memiliki rumah.
Data kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa definisi MBR bukan semata-mata berdasarkan angka pendapatan absolut, melainkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar, khususnya perumahan. Dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 disebutkan bahwa MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Artinya, seseorang bisa memiliki penghasilan jutaan rupiah setiap bulan tetapi tetap kesulitan membeli rumah tanpa bantuan negara.
Inilah yang sering tidak dipahami oleh masyarakat.
Pendapatan Rp8 juta memang terlihat besar jika hanya dibandingkan dengan angka UMR. Namun ketika dibandingkan dengan harga tanah, rumah, biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan keluarga modern, angka tersebut menjadi jauh lebih kecil.
Paradoks Kelas Menengah Indonesia
Fenomena ini sebenarnya telah banyak dibahas dalam studi ekonomi mengenai kelompok “middle income squeeze” atau tekanan terhadap kelas menengah.
Kelompok ini secara statistik tidak tergolong miskin.
Namun mereka juga tidak cukup kaya untuk membeli aset besar seperti rumah tanpa bantuan kredit jangka panjang.
Mereka berada di posisi yang unik:
- Tidak menerima bantuan sosial.
- Tidak tergolong kaya.
- Sulit membeli rumah.
- Sulit meningkatkan aset.
Akibatnya, banyak pekerja dengan penghasilan Rp6–10 juta per bulan hidup dalam kondisi yang secara ekonomi terlihat stabil, tetapi sebenarnya rentan.
Mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum tentu mampu membeli rumah di kota tempat mereka bekerja.
Mengapa Pemerintah Memperluas Kategori MBR?
Di sinilah letak logika kebijakan yang sering disalahartikan.
Ketika pemerintah menaikkan batas penghasilan MBR, tujuannya bukan menyatakan bahwa semua orang bergaji Rp8 juta adalah miskin.
Tujuannya adalah mengakui bahwa:
Harga rumah tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.
Kementerian PKP dan Kementerian Dalam Negeri bahkan memperluas batas penghasilan penerima rumah subsidi berdasarkan zona wilayah. Pada beberapa wilayah, batas penghasilan MBR kini mencapai Rp10 juta, Rp11 juta, bahkan hingga Rp14 juta untuk kategori tertentu.
Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pengakuan resmi bahwa kelompok berpenghasilan menengah pun mengalami kesulitan mengakses perumahan.
Dengan kata lain:
Yang berubah bukan definisi kemiskinan. Yang berubah adalah realitas harga rumah.
Fakta yang Jarang Dibahas: Rumah Naik Lebih Cepat daripada Gaji
Dalam teori ekonomi perumahan, affordability atau keterjangkauan rumah ditentukan oleh perbandingan antara:
- Pendapatan rumah tangga
- Harga rumah
- Tingkat suku bunga
- Beban cicilan
Jika harga rumah naik lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan, maka semakin banyak masyarakat yang kehilangan akses terhadap kepemilikan rumah.
Inilah yang terjadi di banyak negara berkembang.
Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, hingga Inggris, generasi muda menghadapi masalah serupa.
Mereka bekerja penuh waktu, memiliki penghasilan cukup tinggi, tetapi tetap sulit membeli rumah karena harga properti melonjak jauh lebih cepat dibanding kenaikan upah.
Indonesia mulai menunjukkan gejala yang sama, khususnya di kawasan perkotaan.
Rp8 Juta: Kaya atau Miskin?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu.
Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan.
Ada konsep yang disebut real income atau pendapatan riil.
Pendapatan riil memperhitungkan:
- Harga kebutuhan pokok
- Inflasi
- Biaya transportasi
- Biaya pendidikan
- Biaya kesehatan
- Harga properti
Secara nominal, Rp8 juta terlihat cukup besar.
Namun secara riil, daya beli Rp8 juta di kota besar saat ini sangat berbeda dibanding sepuluh tahun lalu.
Misalnya:
Jika biaya kontrakan, transportasi, listrik, internet, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari sudah menghabiskan sebagian besar pendapatan, maka kemampuan menabung untuk membeli rumah menjadi sangat terbatas.
Di sinilah pemerintah menilai bahwa sebagian masyarakat dengan penghasilan tersebut masih membutuhkan dukungan negara dalam sektor perumahan.
Mengapa Banyak Orang Marah Mendengar Istilah “Berpenghasilan Rendah”?
Karena masyarakat sering menghubungkan istilah tersebut dengan kemiskinan.
Padahal keduanya berbeda.
Miskin berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Sedangkan MBR adalah istilah administratif untuk menentukan siapa yang layak menerima dukungan perumahan.
Seseorang bisa:
- Tidak miskin.
- Memiliki pekerjaan tetap.
- Berpenghasilan Rp8 juta per bulan.
Namun tetap masuk kategori MBR untuk program rumah subsidi karena kemampuan membeli rumahnya masih terbatas.
Perbedaan inilah yang sering hilang dalam perdebatan publik.
Apa Kata Masyarakat?
Menariknya, diskusi publik menunjukkan adanya pengalaman nyata yang mendukung fenomena ini.
Dalam berbagai forum keuangan dan diskusi masyarakat, banyak pekerja bergaji Rp7–10 juta mengaku masih kesulitan membeli rumah non-subsidi, terutama di wilayah perkotaan. Sebagian bahkan menyebut rumah subsidi sebagai satu-satunya pilihan realistis untuk memiliki rumah pertama.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar besar kecilnya gaji.
Persoalannya adalah kesenjangan antara pendapatan dan harga aset.
Dampak Jika Negara Tidak Memberikan Subsidi
Bayangkan jika rumah subsidi tidak ada.
Apa yang akan terjadi?
Kemungkinan besar:
- Usia kepemilikan rumah semakin mundur.
- Jumlah keluarga yang menyewa rumah meningkat.
- Kesenjangan kepemilikan aset semakin besar.
- Generasi muda semakin sulit membangun kekayaan jangka panjang.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kepemilikan rumah memiliki efek berantai terhadap stabilitas sosial, kesehatan keluarga, hingga akumulasi aset jangka panjang.
Karena itulah hampir semua negara memiliki bentuk intervensi tertentu dalam sektor perumahan.
Realitas yang Tidak Nyaman
Ada satu kesimpulan yang mungkin tidak nyaman didengar.
Ketika pemerintah menganggap penghasilan Rp8 juta masih layak menerima rumah subsidi, pesan tersiratnya bukan bahwa masyarakat menjadi lebih miskin.
Pesan tersiratnya adalah:
Harga rumah sudah menjadi terlalu mahal bagi sebagian besar pekerja.
Dan ini merupakan tantangan ekonomi yang jauh lebih besar.
Karena jika harga properti terus meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan, maka semakin banyak kelompok kelas menengah yang membutuhkan bantuan untuk memiliki rumah pertama.
Kesimpulan: Bukan Karena Rp8 Juta Terlalu Kecil, Tetapi Karena Rumah Terlalu Mahal
Perdebatan tentang penghasilan Rp8 juta sebagai kategori MBR sebenarnya membuka fakta yang lebih mendalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Masalah utamanya bukan pada nominal gaji.
Masalah utamanya adalah semakin lebarnya jarak antara pendapatan masyarakat dan harga rumah.
Kebijakan pemerintah yang memperluas batas penghasilan MBR hingga Rp8 juta bahkan lebih tinggi di beberapa wilayah merupakan pengakuan bahwa banyak pekerja produktif masih kesulitan memiliki rumah tanpa bantuan negara.
Dengan demikian, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah:
“Mengapa Rp8 juta dianggap rendah?”
Melainkan:
“Mengapa seseorang yang bekerja penuh waktu dan berpenghasilan Rp8 juta masih kesulitan membeli rumah?”
Jawaban atas pertanyaan itulah yang sesungguhnya menggambarkan kondisi ekonomi dan perumahan Indonesia saat ini.
Referensi